Investor Amerika Menuntut Kepastian Hukum Dagang Indonesia

Para investor asal Amerika Serikat yang tertarik berinvestasi di Indonesia ingin mengetahui kepastian hukum dalam berusaha khususnya setelah pemerintah mengeluarkan beberapa paket kebijakan yang nantinya diharapkan mampu memberikan kelancaran dalam berinvestasi dan berusaha di dalam negeri.

"Mereka sangat mendukung, dan seperti investor lainnya dari semua negara mereka ingin melihat kepastian hukum serta infrastruktur yang memadai," kata Menteri Perdagangan, Thomas Lembong, di sela-sela Pertemuan Asia Pacific Economic Cooperation (APEC) 2015, di Manila, Selasa, 17 November 2015.

Thomas mengatakan, terkait untuk memberikan kepastian hukum dalam berusaha bagi para investor tersebut, Indonesia menjelaskan tengah melakukan proses deregulasi dan debirokratisasi untuk mempermudah proses berusaha di dalam negeri.

Menurut Thomas yang kerap disapa Tom tersebut, para investor asal Amerika Serikat itu menaruh harapan besar dan memandang langkah Indonesia tersebut sebagai salah satu langkah yang sangat positif dalam upayanya untuk memberikan kepastian berusaha dan juga untuk berinvestasi.

"Mereka sangat positif melihat perkembangan dalam waktu dua hingga tiga bulan terakhir, dikarenakan mereka sangat tertarik, bahkan mereka ingin kita terus memberikan update," kata Tom.

Pada pertemuan bilateral dalam rangkaian pertemuan APEC antara delegasi Indonesia dengan Kamar Dagang dan Industri Amerika serta United States Trade Representative (USTR) Michael Froman, Tom menjelaskan bahwa deregulasi dan debirokratisasi yang dilakukan tersebut untuk merasionalisasi regulasi, mengurangi beban administrasi dan perizinan, sehingga kebijakan pemerintah Indonesia bisa lebih konsisten.

Menurut Tom, para delegasi dari Negara Paman Sam tersebut akan menggali peluang untuk mengembangkan investasi di Indonesia salah satunya seperti di bidang kesehatan yang dilirik oleh perusahaan obat-obatan asal Amerika Serikat.

"Selain itu juga Caterpillar dan General Electric, untuk infrastruktur dan barang modal," kata Tom.

Tom menambahkan, Amerika Serikat merupakan salah satu investor yang terbesar di Indonesia, dimana dalam kurun waktu tujuh tahun terakhir sudah berinvestasi kurang lebih sebanyak 65 miliar dolar AS, dan direncanakan dalam waktu tujuh tahun kedepan akan berinvestasi lagi sebanyak kurang lebih 61 miliar dolar AS.

Neraca perdagangan Indonesia dengan Amerika Serikat khususnya pada tahun 2015, pada periode Januari hingga Agustus, mencatatkan surplus bagi Indonesia sebesar 5,96 miliar dolar AS. Angka tersebut mengalami kenaikan sebesar 13,73 persen jika dibandingkan dengan tahun 2014 lalu yang tercatat sebesar 5,24 miliar dolar AS.

Sementara untuk total perdagangan kedua negara dalam kurun waktu yang sama mencapai 16,00 miliar dolar AS, yang mengalami penurunan sebesar 2,94 persen jika dibandingkan dengan 2014 lalu yang tercatat sebesar 16,49 miliar dolar AS.

Produk Udang RI Bebas dari Tuduhan Dumping di AS

Produk udang beku (Frozen Warmwater Shrimp) asal Indonesia terbebas dari tuduhan dumping di Amerika Serikat (AS). Hal itu sesuai dengan keputusan yang dikeluarkan US International Trade Court 3 April 2015.

Direktur Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan (P2HP) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Saut P Hutagalung menjelaskan awalnya pengaduan adanya dumping dilakukan oleh Coalition of Gulf Shrimp Industries/COGSI (Koalisi Industri Udang) di Teluk Mexico-AS. 

COGSI mengajukan petisi kepada pemerintah AS tanggal 28 Desember 2012 untuk mengenakan Countervailing Duties (CVD) atas impor Frozen Warmwater Shrimp yang dianggap mengandung subsidi dari tujuh negara yaitu China, Ekuador, India, Indonesia, Malaysia, Thailand, dan Vietnam.

"Pengenaan CVD dimaksudkan untuk mengganti kerugian yang ditimbulkan dari unfair trade yang dituduhkan akibat adanya dugaan subsidi dari pemerintah yang dilakukan oleh negara tertuduh. Ada atau tidaknya injury diperiksa kelayakannya oleh U.S. International Trade Commission (US-ITC) dan besarnya countervailing duty ditentukan oleh U.S. Department of Commerce (US-DOC)," kata Saut dalam keterangan tertulisnya, Rabu (8/04/2015).

Pada 29 Mei 2013, US-DOC telah mengeluarkan hasil ketetapan awal atau preliminary determination atas tuduhan subsidi udang Indonesia. Besaran subsidinya masuk kategori de minimis. 

Konsekuensinya untuk sementara (sejak Mei 2013 sampai dengan keluarnya putusan US International Trade Court Maret 2015) importir udang Indonesia di AS tidak harus menyerahkan cash deposit sebagai jaminan atas impor udang dari Indonesia.

Lalu pada tanggal 13 Agustus 2013, US-DOC telah mengeluarkan Final Determination atas tuduhan subsidi udang Indonesia dan masuk kategori de minimis.

Sedangkan besaran subsidi negara-negara lain bervariasi nilainya kecuali Thailand yang juga besarannya de minimis. Selengkapnya hasil akhir atau Final Determination investigasi yang telah dilakukan oleh US-DOC adalah sebagai berikut China : 18,16%, Ecuador : 11,68%, India : 5,85% , Indonesia : de minimis , Malaysia : 54,50% , Thailand : de minimis dan Vietnam : 4,52%

"Pada tanggal 19 September 2013, US-ITC telah mengeluarkan keputusan final untuk kasus Countervailing Duty atas produk Frozen Warmwater Shrimp yang diimpor dari Indonesia dan enam negara lainnya. Keputusan tersebut menetapkan bahwa tidak ada injury dari impor udang asal negara-negara yang dituduh terhadap industri udang dalam negeri Amerika Serikat," imbuhnya.

Dengan keputusan final tersebut maka seluruh negara yang diinvestigasi tidak akan dikenakan bea masuk tambahan. Hasil akhir keputusan ini kurang menguntungkan bagi Indonesia karena hasil keputusan US-DOC terkait dengan rencana pengenaan bea masuk tambahan bagi negara yang terbukti melakukan subsidi (5 negara kecuali Thailand) tidak jadi diterapkan sehingga tidak jadi memberikan manfaat tambahan daya saing bagi Indonesia untuk ekspor komoditas udang ke AS.

Pada tanggal 22 November 2013, COGSI mengajukan banding kepada United States Court of International Trade atas keputusan Pemerintah AS terkait subsidi Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Thailand kepada eksportir kedua negara tersebut. Hasilnya pada tanggal 3 April 2015, United States Court of International Trade (US-CTI) mengeluarkan keputusannya menolak atas banding COGSI atas keputusan final US-ITC tersebut.

US-CTI menyatakan bahwa adanya “injury” yang dialami oleh Industri Udang Teluk Mexico-AS disebabkan terutama oleh bencana tumpahan minyak “BP Oil Spill” dan bukan disebabkan oleh impor udang. Impor udang dari Indonesia dan negara lainnya tidak menyebabkan terjadinya unfair trade dan tidak masuk kerangka aturan antidumping dan countervailing duty.

"Dengan demikian sudah dapat dipastikan bahwa upaya bersama Pemerintah RI dan asosiasi usaha perudangan Indonesia berhasil menghentikan tuduhan dumping oleh COGSI terhadap impor udang dari Indonesia," katanya.

Saut mengatakan kunci keberhasilan terletak pada kerjasama yang solid antara Pemerintah yaitu Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Perdagangan serta Kementerian Luar Negeri juga industri perudangan Indonesia melakukan ‎upaya hukum (legal process) serta didukung upaya diplomatis dan politis Pemerintah Indonesia melalui KBRI Washington DC.

Asosiasi Pengusaha Pengolahan dan Pemasaran Produk Perikanan (AP5I), Shrimp Club Indonesia (SCI) dan Gabungan Perusahaan Makanan Ternak (GPMT) - pabrik pakan udang dan kerjasama yang baik dari asosiasi perikanan AS National Fisheries Institute (NFI) telah memberikan kontribusi penting dan peran sangat aktif selama proses penanganan kasus tuduhan dumping ini.

"Keputusan Pengadilan Dagang Internasional AS tgl 3 April 2015 ini merupakan kabar gembira dan kemenangan bagi industri perudangan nasional. Kesempatan ini harus dimanfaatkan oleh pelaku usaha udang Indonesia untuk terus meningkatkan ekspor ke pasar global khususnya ke AS," tandas Saut.

Referensi:

https://m.tempo.co/read/news/2015/11/19/090720482/investor-amerika-menuntut-kepastian-hukum-dagang-indonesia

http://finance.detik.com/read/2015/04/08/121000/2881179/4/1/produk-udang-ri-bebas-dari-tuduhan-dumping-di-as

Nama Anggota    :

Nazaline Adinda Larasati    (27214878)

Muhammad Afif Ibrahim    (27214054)

Muhammad Andika        (27214082)

Muhammad Fadil            (27214183)

PENGERTIAN PERDAGANGAN

Perdagangan atau Perniagaan pada umumnya, ialah pekerjaan membeli barang dari suatu tempat atau pada suatu waktu dan menjual barang itu di tempat lain atau pada waktu yang berikut dengan maksud memperoleh keuntungan.

Dalam zaman modern ini perdagangan adalah pemberian perantaraan kepada produsen dan konsumen untuk membelikan dan menjualkan barang-barang yang memudahkan dan memajukan pembelian dan penjualan itu.

SEJARAH HUKUM DAGANG

Perkembangan hukum dagang sebenarnya telah di mulai sejak abad pertengahan eropa (1000/1500 SM) yang terjadi di Negara dan kota-kota di Eropa. Pada zaman itu di Italia dan Perancis selatan telah lahir kota-kota sebagai pusat perdagangan (Genoa, Florence, Vennetia, Marseille, Barcelona dan Negara-negara lainnya ), tetapi pada saat itu hukum Romawi (corpus lurus civilis) tidak dapat menyelesaikan perkara-perkara dalam perdagangan, maka dibuatlah hukum baru di samping hukum Romawi yang berdiri sendiri pada abad ke-16 & ke-17, yang berlaku bagi golongan yang disebut hukum pedagang (koopmansrecht) khususnya mengatur perkara di bidang perdagangan (peradilan perdagangan) dan hukum pedagang ini bersifat unifikasi.

Karena bertambah pesatnya hubungan dagang maka pada abad ke-17 diadakan kodifikasi dalam hukum dagang oleh mentri keuangan dari raja Louis XIV (1613-1715),yaitu Corbertdengan peraturan (ORDONNANCE DU COMMERCE) 1673. Pada tahun 1681 disusun ORDONNANCE DE LA MARINE yang mengatur tentang kedaulatan. Pada tahun 1807 di Perancis di buat hukum dagang tersendiri dari hukum sipil yang ada yaitu (CODE DE COMMERCE ) yang tersusun dari ordonnance du commerce (1673) dan ordonnance dula marine (1838).

Pada saat itu Nederlands menginginkan adanya hukum dagang tersendiri yaitu KUHD belanda, dan pada tahun 1819 direncanakan dalam KUHD ini ada 3 kitab dan tidak mengenal peradilan khusus. Lalu pada tahun 1838 akhirnya di sahkan. KUHD Belanda berdasarkan azas konkordansi KUHD belanda 1838 menjadi contoh bagi pembuatan KUHD di Indonesia pada tahun 1848. Dan pada akhir abad ke-19 Prof. molengraaff merancang UU kepailitan sebagai buku III di KUHD Nederlands menjadi UU yang berdiri sendiri (1893 berlaku 1896). Dan sampai sekarang KUHD Indonesia memiliki 2 kitab yaitu, tentang dagang umumnya dan tentang hak-hak dan kewajiban yang tertib dari pelayaran.

 

PENGERTIAN HUKUM DAGANG

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD/Wetboek van Koophandel/WvK) tidak memberikan pengertian mengenai Hukum Dagang. Oleh karena itu, definisi hukum dagang sepenuhnya diserahkan pada pendapat atau doktrin dari para sarjana. Berikut adalah beberapa pendapat para sarjana mengenai pengertian hukum dagang:

1.             Purwosutjipto

Hukum Dagang adalah hukum perikatan yang timbul khusus dari lapangan perusahaan (Purwosutjipto, 1991: 5). 

2.             R. Soekardono

Hukum Dagang adalah bagian dari hukum perdata pada umumnya, yakni yang mengatur masalah perjanjian dan perikatan-perikatan yang diatur dalam Buku III Burgerlijke Wetboek (BW). Dengan kata lain, Hukum Dagang adalah himpunan peraturan-peraturan yang mengatur seseorang dengan orang lain dalam kegiatan perusahaan yang terutama terdapat dalam kodifikasi Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Hukum dagang dapat pula dirumuskan sebagai serangkaian kaidah yang mengatur tentang dunia usaha atau bisnis dan dalam lalu lintas perdagangan (R. Soekardono, 1963: 17).

3.             Achmad Ichsan

Hukum Dagang adalah hukum yang mengatur soal-soal perdagangan, yaitu soal-soal yang timbul karena tingkah laku manusia dalam perdagangan (Achmad Ichsan, 1987: 17).

Dari beberapa pengertian tersebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwa secara sederhana pengertian Hukum Dagang adalah keseluruhan aturan hukum yang berlaku dalam lalu lintas perdagangan atau dunia usaha yang bersumber dari aturan hukum yang telah dikodifikasikan maupun yang ada diluar kodifikasi.

SUMBER-SUMBER HUKUM DAGANG

Hukum Dagang adalah keseluruhan aturan hukum yang berlaku dalam lalu lintas perdagangan atau dunia usaha yang bersumber dari aturan hukum yang telah dikodifikasikan maupun yang ada diluar kodifikasi. Dari pengertian hukum dagang tersebut dapat diketahui bahwa sumber dari hukum dagang berasal dari aturan hukum yang telah dikodifikasi dan ada pula yang di luar kodifikasi. Sumber hukum dagang Indonesia yang telah dikodifikasi adalah:

a)            Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), KUH Perdata terbagi atas 4 (empat) buku/kitab, yaitu:

·      Buku I mengatur tentang Orang (van Personen)

·      Buku II mengatur tentang Benda (van Zaken)

·      Buku III mengatur tentang Perikatan (van Verbintenissen)

·      Buku IV mengatur tentang Pembuktian dan Kadaluwarsa (van Bewijs en Verjaring). Bagian dari KUH Perdata yang mengatur tentang Hukum Dagang ialah Buku III dan sebagian kecil dari Buku II.

b)            Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), KUHD terbagi atas 2 (dua) buku/kitab dan 23 (dua puluh tiga) bab. Buku I terdiri dari 10 (sepuluh) bab dan Buku II terdiri dari 13 (tiga belas) bab. Isi pokok dari KUHD adalah sebagi berikut:

·      Buku I tentang Dagang Umumnya:

Ø Bab I        : Pasal 2, 3, 4, dan 5 dihapuskan.

Ø Bab II       : Tentang pemegangan buku (Pasal 6 tidak berlaku lagi).

Ø Bab III      : Tentang beberapa jenis perseroan.

Ø Bab IV      : Tentang bursa dagang, makelar, dan kasir.

Ø Bab V       : Tentang komisioner, ekspeditor, pengangkut, dan tentang juragan-

juragan perahu yang melalui sungai dan perairan darat.

Ø Bab VI      : Tentang surat wesel dan surat order.

Ø Bab VII    : Tentang cek, tentang promes, dan kuitansi kepada pembawa (aan

  toonder).

Ø Bab VIII   : Tentang reklame atau penuntutan kembali dalam hal kepailitan.

Ø Bab IX      : Tentang asuransi dan pertanggungan seumumnya.

Ø Bab X       : Tentang pertanggungan terhadap bahaya kebakaran, bahaya yang

mengancam hasil-hasil pertanian yang belum dipenuhi, dan

  pertanggungan jiwa.

·      Buku II tentang Hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang terbit dari pelayaran:

Ø Bab I        : Tentang kapal-kapal laut dan muatannya.

Ø Bab II       : Tentang pengusaha-pengusaha kapal dan perusahaan-perusahaan

  perkapalan.

Ø Bab III      : Tentang nakhoda, anak kapal, dan penumpang.

Ø Bab IV      : Tentang perjanjian kerja laut.

Ø Bab V.a    : Tentang pengangkutan barang.

Bab V.b    : Tentang pengangkutan orang.

Ø Bab VI      : Tentang penubrukan.

Ø Bab VII    : Tentang pecahnya kapal, perdamparan, & ditemukan barang di laut.

Ø Bab VIII   : Pasal 569-591 dihapuskan.

Ø Bab IX      : Tentang pertanggungan terhadap segala bahaya laut dan terhadap

  bahaya perbudakan.

Ø Bab X       : Tentang pertanggungan terhadap bahaya dalam pengangkutan di

daratan, di sungai, dan di perairan darat.

Ø Bab XI      : Tentang kerugian laut (avary).

Ø Bab XII     : Tentang berakhirnya perikatan-perikatan dalam perdagangan laut.

Ø Bab XIII   : Tentang kapal-kapal dan perahu-perahu yang melalui sungai-sungai

dan perairan darat.

Selain sumber-sumber tersebut diatas, Hukum Dagang Indonesia bersumber pula pada aturan hukum yang ada di luar kodifikasi, yaitu berupa peraturan perundang-undangan dan kebiasaan yang berlaku. Peraturan perundang-undangan di luar kodifikasi yang dimaksudkan antara lain adalah:

a)            Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan.

b)            Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.

c)             Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan.

d)            Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas UndangUndnag Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

e)            Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang.

f)              Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri.

g)            Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten.

h)            Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek.

i)              Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.

j)              Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.

k)            Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Sedangkan untuk kebiasaan, merupakan salah satu sumber hukum yang dapat digunakan apabila dalam peraturan perundang-undangan dan perjanjian tidak megatur tentang sesuatu hal. Kebiasaan yang diikuti tidak boleh bertentangan dengan undang-undang atau kepatutan, diterima oleh pihak-pihak secara sukarela, mengenai hak dan kewajiban yang harus dipenuhi, serta terkait dengan perbuatan yang bersifat keperdataan.

HUBUNGAN KUHD DENGAN KUHPER

·                KUHPer merupakan perdata umum, sedangkan KUHD merupakan hukum perdata Khusus.

·                Berlakunyaasas ”lex specialis derogat lex generalies”

·                KUHPer terdiri dari:

Ø Buku I tentang Perorangan

Ø Buku II mengenai Kebendaaan

Ø Buku III mengenai Perikatan

Ø Buku IV mengenai Daluarsa/Kadaluarsa/Lewat Watu dan Pembuktian.

·                KUHD adalah suatu aspek hukum perikatan yang timbul khusus dari lapangan perusahaan jadi hukum dagang merupakan bagian dari hukum perdata.

·                Penerapan dalam suatu perbuatan hukum (kasus) yang menyangkut hukum perdata dan dagang, meliputi:

Ø Apabila KUHD tidak mengatur kasus tersebut maka yang berlaku adalah KUHPer

Ø Apabila KUHD mengatur, sedangkan KUHP tidak mengatur, maka KUHD yang berlaku

Ø Apabila antara KUD & KUHP mengatur & bertentangan, maka KUHD yg berlaku

Referensi:

http://staff.uny.ac.id/sites/default/files/pendidikan/chandra-dewi-puspitasari-sh-llm/diktat-dagang.pdf

http://www.academia.edu/8980365/HUKUM_DAGANG_INDONESIA

Drs.C.S.T. Kansil, SH,. 1994. Pokok-pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia. Jakarta:SINAR GRAFIKA.

Nama Anggota           :

Nazaline Adinda Larasati     (27214878)

Muhammad Afif Ibrahim      (27214054)

Muhammad Andika               (27214082)

Muhammad Fadil                  (27214183)